Sumber foto: Bisnis/David Eka Issetiabudi Mama Tangkas - Belakangan ini dunia media sosial diramaikan dengan penunjukan gitaris band legen...

Komisioner PLN Bantah Jadi Komisaris Tak Cuma Modal Dekat dengan Jokowi


Sumber foto: Bisnis/David Eka Issetiabudi

Mama Tangkas - Belakangan ini dunia media sosial diramaikan dengan penunjukan gitaris band legendaris Slank, Abdi Negara Nurdin atau yang dikenal dengan Abdee Slank, sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Tbk. Penetapan Abdee Slank sebagai petinggi perusahaan BUMN juga menjadi sorotan publik. Bahkan, tak sedikit yang meragukan kemampuan dan kompetensi Abdee menjadi komisaris di BUMN.


Pasca kontroversi tersebut, banyak pihak yang beranggapan bahwa menjadi komisaris di sebuah BUMN bisa didapat dengan mudah hanya dengan menjadi orang dekat dengan Presiden Joko Widodo “Jokowi” atau Menteri BUMN Erick Tohir.


Mendengar isu tersebut, salah satu komisaris Perusahaan Listrik Negara (PLN) Eko Sulistyo membantahnya. Menurut Eko, menjadi komisaris di BUMN tetap harus dilihat dari pengalaman dan kemampuannya.


"Misal saya. Orang tidak pernah tahu bahwa saya lima tahun bekerja di lembaga lingkungan hidup, yang sudah sejak tahun 90-an mengurusi soal sektor energi," kata Eko, Sabtu (5/6/2021). .


Lalu, bagaimana sebenarnya proses terpilihnya Eko menjadi komisaris PLN?


Eko mengaku banyak yang meragukan dirinya saat menjadi komisaris PLN


Eko menuturkan, sejak awal terpilih menjadi komisaris PLN, banyak pihak yang meragukannya. Sebab, sejauh ini belum banyak yang mengetahui latar belakang Eko. Dia merasa publik tidak pernah tahu bahwa dia sudah lama berkecimpung di sektor energi, sehingga dia diremehkan ketika pertama kali diangkat ke posisi ini.


“Tapi kalau kemudian orang mau lihat, misal saya hanya dilihat sebagai orang dekat presiden, padahal kita sebelum ada di lingkungan presiden, kita sudah memiliki pekerjaan. Kita sudah berkegiatan yang mengurusi hal-hal yang terkait isu-isu energi. Sehingga keberadaan saya di PLN, saya cepat sekali mengikuti,” kata Eko.


Meski awalnya hanya dipandang sebelah mata, Eko hanya bisa membalasnya dengan performa. Menurut dia, keraguan masyarakat hanya bisa terbayar lewat kinerja sebagai BUMN petinggi.


“Kalau di komisaris itu sifatnya rutin soal kehadiran dalam rapat untuk pengawasan dan sebagainya. Di Instagram saya, saya berkeliling kemana-mana. Saya juga menulis hal-hal yang terkait dengan isu dalam korporasi. Soal mobil listrik. Bahkan media-media belum angkat soal mobil listrik, saya sudah nulis revolusi mobil listrik, dan lainnya," jelasnya.


Masyarakat diminta memberikan kesempatan kepada para komisaris untuk menunjukkan kinerjanya


Meski banyak yang mempertanyakan kompetensi orang-orang dekat Jokowi yang menduduki jabatan komisaris, Eko meminta masyarakat memberi kesempatan. Ia mengatakan, paling tidak para komisaris diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya 2-3 bulan setelah pengangkatannya.


“Artinya, kita harus menunjukkan kinerja kita, kapasitas, kemampuan, karena nanti masyarakat juga akan menilai itu. Jadi hilangkan kontroversi-kontroversi itu, kasih kesempatan 2-3 bulan untuk bisa melihat kinerja,” kata Eko.


Eko mendapat tawaran dari Kementerian BUMN


Kemudian Eko menjelaskan posisinya saat ini karena adanya tawaran dari Kementerian BUMN. Namun, kata dia, tawaran itu diberikan kepadanya dengan melihat pengalaman yang dimilikinya selama ini.


“Proses itu pasti sudah ada di Kementerian BUMN, soal regulasinya dan sebagainya. Tentu Kementerian BUMN tahu soal background saya yang mantan deputi, kemudian juga saya pernah di komisaris,” kata Eko.


Meski begitu, jika kedudukan seseorang hanya dilihat dari riwayat hidupnya, maka ia tidak bisa membuktikan banyak kemampuannya. Karena itu, kata Eko, masyarakat harus memberikan kesempatan untuk melihat kinerja komisaris yang diragukan.


“Sehingga, kita (para komisaris) harus setelah masuk atau sekarang ini  supaya tidak menjadi kontroversi, kita harus menunjukkan komitmen kita sesuai kapasitas kita ditempatkan sebagai komisaris,” jelas Eko.


Eko meminta para komisaris bekerja keras dan menunjukkan hasilnya kepada publik


Kemudian, Eko berpesan kepada para komisaris di BUMN yang terpilih untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik. Hal ini karena masyarakat memiliki peran mengawasi pemerintah.


“Intinya satu sisi para komisaris ini, bahwa kinerja mereka, kinerja kalian juga dilihat oleh publik. Supaya bisa menunjukkan kinerja sesuai kapasitas kita ditempatkan,” ujar Eko.


"Jadi masyarakat bukan nyinyir, tapi itu bagian dari pengawasan publik karena kita bekerja di lembaga yang sumber keuangannya berasal dari masyarakat dan negara," katanya.


Eko Sulistyo, pendukung Jokowi yang dikenal sebagai operator gaya blusukan


Sejak tahun 90-an, Eko telah memiliki pengalaman di pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Eko adalah orang yang dekat dengan Jokowi, sejak orang nomor satu di Indonesia itu menjadi walikota Solo. Dikutip dari ksp.go.id, Eko telah membantu Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI Jakarta, bahkan hingga setingkat Presiden Republik Indonesia.


Sebelum bergabung dengan tim kampanye Jokowi, Eko adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Solo dari tahun 2003 hingga 2008. Ia juga dikenal sebagai mantan aktivis 90-an.


Alumnus Fakultas Sastra Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1994 ini juga dikenal sebagai operator gaya blusukan Jokowi, dan menjadi orang di balik gagasan blusukan mantan gubernur DKI Jakarta itu.


Eko juga dikenal sebagai aktivis yang membidangi pembentukan beberapa LSM di kota Solo, seperti menjadi Direktur Penelitian dan Pengembangan Informasi di Gita Pertiwi Ecological Studies Project (1999-2001), Koordinator Konsorsium Monitoring dan Pemberdayaan Institusi Publik (2001-2003), dan salah satu pendiri Solidaritas Perempuan untuk Hak Asasi Manusia (SpekHam).


Usai mendampingi Jokowi memenangkan setiap kampanye, Eko diangkat sebagai Deputi IV yang membidangi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M-Tahun 2015 tentang Pengangkatan Deputi di Lingkungan Kantor Staf Presiden.



0 comments: