Mama Tangkas - Tentara Taliban terlihat di salah satu alun-alun utama kota di Kabul, Afghanistan, Rabu (1/9/2021). ANTARA FOTO/WANA (We...

PM Pakistan Peringatkan Ancaman Perang Saudara di Afghanistan Jika Taliban Gagal Bentuk Pemerintahan

 

Mama Tangkas - Tentara Taliban terlihat di salah satu alun-alun utama kota di Kabul, Afghanistan, Rabu (1/9/2021). ANTARA FOTO/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS.


Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan ancaman perang saudara di Afghanistan jika Taliban gagal membentuk pemerintahan yang inklusif di negara itu.


Khan khawatir perang saudara akan memicu krisis kemanusiaan yang akan menyebabkan lonjakan pengungsi. Dia menyoroti bahwa stabilitas dan keamanan Pakistan sangat bergantung pada situasi di Afghanistan, sebagai negara tetangga.


"Jika mereka tidak memiliki pemerintahan yang inklusif, dan secara bertahap terjadi perang saudara jika mereka tidak memasukkan semua faksi (dalam kabinet), cepat atau lambat akan berdampak juga kepada Pakistan," kata Khan, Selasa. (21/9/2021).


Pakistan khawatir terorisme akan meningkat jika perang saudara pecah di Afghanistan


Jika perang saudara pecah, Khan khawatir Afghanistan akan menjadi surga bagi teroris, ketakutan yang diwaspadai masyarakat internasional sejak Taliban kembali berkuasa.


“Afghanistan yang tidak stabil dan kacau adalah tempat yang ideal untuk teroris, karena tidak ada kontrol. Dan itulah kekhawatiran kami. Terorisme (bangkit) dari tanah Afghanistan dan krisis kemanusiaan atau perang sipil terjadi, itu masalah bagi kami," katanya.


Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menolak tuduhan bahwa penguasa de facto Afghanistan itu masih terkait dengan Al Qaeda atau ISIS. Dia juga berjanji bahwa tidak akan ada serangan terhadap negara ketiga dari Afghanistan yang terkait dengan gerakan teroris.


"Kami tidak melihat siapa pun di Afghanistan yang ada hubungannya dengan Al Qaeda. Kami berkomitmen pada fakta bahwa tidak akan ada bahaya terhadap negara mana pun dari Afghanistan," kata Mujahid, seperti dilansir Reuters.


"ISIS yang ada di Irak dan Suriah tidak ada di sini. Namun, mungkin saja beberapa warga Afghanistan telah mengadopsi mentalitas ISIS, yang merupakan fenomena yang tidak didukung oleh rakyat," lanjutnya.


Taliban menuntut pengakuan internasional


Beberapa waktu lalu, Pakistan juga mengusulkan agar Taliban merombak kabinet sementara yang dipimpin Perdana Menteri Mohammad Hasan Akhund. Sama seperti negara lain, Pakistan tidak melihat postur kabinet yang inklusif dan tidak melibatkan perempuan, masih didominasi oleh etnis Pashtun.


Menanggapi seruan Pakistan, salah satu pemimpin Taliban, Mohammad Mobeen, mengatakan kelompok itu memiliki kekuatan penuh untuk membangun kabinetnya sendiri tanpa campur tangan asing.


"Kami sudah mendapatkan kebebasan. Seperti Pakistan, kami berhak untuk memiliki sistem kami sendiri," kata Mobeen seperti dikutip Al Jazeera.


Kemudian, tambah Mujahid, rezim akan menangani masalah hak asasi manusia setelah masyarakat internasional memberikan pengakuan resmi.


"Selama kami tidak diakui, dan mereka membuat kritik (atas pelanggaran hak) kami pikir itu adalah pendekatan sepihak. Akan baik bagi mereka untuk memperlakukan kami secara bertanggung jawab dan mengakui pemerintah kami saat ini sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab," Mujahid dikatakan.


Pakistan meminta masyarakat internasional untuk berhenti memblokir aset Afghanistan


Pada Senin (20/9/2021), Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, meminta masyarakat internasional untuk mengakhiri blokade aset keuangan miliaran dolar Afghanistan. Pakistan juga berharap agar dunia dapat membedakan antara masalah kemanusiaan dan masalah politik dalam menanggapi situasi Afghanistan saat ini.


"Di satu sisi, Anda mengumpulkan dana segar untuk mencegah krisis, dan di sisi lain uang milik mereka tidak bisa mereka gunakan," kata Qureshi, mengacu pada Konferensi Jenewa yang menghasilkan komitmen bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan senilai 1,2 miliar dolar AS (sekitar Rp17,1 triliun).


Menurut Qureshi, membuka akses keuangan tidak berarti mengakui pemerintahan Taliban.


"Saya pikir membekukan aset tidak membantu situasi. Saya sangat mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan. Ini akan menjadi langkah membangun kepercayaan juga dan itu juga bisa mendorong perilaku positif," tambahnya.

0 comments: